DISPERKIMTAN Kota Bekasi

Profil DISPERKIMTAN Kota Bekasi

  • Dinas ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama, dari mulai P2B/Distawasbang (Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan) Kota Bekasi menjadi Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi (Disbangker) kemudian  menjadi Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi (Disbangkim Kota Bekasi) dan terakhir berganti nama menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Disperkimtan Kota Bekasi).

    Perubahan nama berdasarkan :

    • Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
    • Peraturan Walikota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Pada Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

  • Visi  :

    Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ikhsan

    Misi :

    1. Meningkatkan kapasitas tata kelola Pemerintah yang baik;
    2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
    3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
    4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
    5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

  • Tugas Pokok

    Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perumahan dan Permukiman, Bangunan Gedung, dan Pertanahan.

    Fungsi

    1. Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
    2. Pembinaan dan  pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
    3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.